Komisi I DPR: Revisi UU Peradilan Militer tak perlu tunggu batas waktu

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Peradilan Militer tidak perlu menunggu batas waktu tertentu. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta terkait proses legislasi yang melibatkan regulasi peradilan militer di Indonesia.

Revisi UU Peradilan Militer ini menjadi bagian dari upaya pembaharuan hukum yang sedang disorot oleh parlemen. Sikap Komisi I menegaskan komitmen untuk melanjutkan pembahasan substantif tanpa harus terikat pada tenggat waktu yang kaku.