Wamen HAM: Satu Data HAM harus jadi dasar kebijakan berbasis bukti

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menegaskan bahwa Satu Data HAM harus dijadikan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan berbasis bukti. Kebijakan ini ditekankan pentingnya untuk memastikan setiap keputusan pemerintah di bidang hak asasi manusia memiliki landasan data yang akurat dan terintegrasi.

Langkah ini diambil guna memperkuat efektivitas penanganan dan perlindungan hak asasi manusia melalui pendekatan yang terukur. Dengan adanya data yang valid dan terpusat, perumusan regulasi diharapkan dapat lebih tepat sasaran serta menjawab kebutuhan riil di lapangan secara transparan dan akuntabel.